Dalam sambutannya, Y.M. Plt. Dirjen Badilag menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program prioritas dilingkungan Peradilan Agama yang akan dijalankan pada tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:
1. Permasalahan terkait permasalahan eksekusi;
2. Permasalahan Dispensasi Kawin dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak;
3. Perlindungan hak Perempuan dan anak pasca perceraian;
4. Terkait Waris.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pembukaan kegiatan Bimtek oleh Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja dilingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan ruang untuk menampung aspirasi demi memajukan peradilan. Adapun berikut program prioritas di tahun 2024;
1. Tekad dan solidaritas kuat demi mewujudkan penguatan integritas bagi aparatur peradilan;
2. Mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan perlindungan bagi kelompok rentan;
3. Peningkatan Kepemimpinan dan SDM yang Tangguh merupakan fondasi utama bagi keberhasilan suatu organisasi;
4. Optimalisasi juga merupakan program prioritas 2024;
5. Diperlukan keseimbangan antara Smart Tools dan Smart Peoples.
Kegiatan dilanjutkan dengan Dialog Interaktif diantaranya sebagai berikut:
1. PA Sorong
- Terkait kekosongan posisi aparatur di PA Sorong
Tanggapan :
- Diharapkan ada tambahan aparatur guna memaksimalkan kinerja
2. PTA Bandung
- Penguatan SDM Pola Rekrutmen Hakim PA mohon dapat dikembalikan seperti dahulu, yakni diambil dari pegawai yang sudah ada di mahkamah agung guna mengisi kekosongan SDM di PA;
- Penguatan Kelembagaan, mohon diadakan pengadilan Kelas 1 Khusus;
- Mohon PERMA No 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaan nya ditinjau segera karena sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini;
- Transformasi digital, arsip berkas perkara sudah tidak tertampung. Mohon agar MA dapat koordinasi dengan ANRI;
- Payung Hukum kepastian standar arsip digital.
Tanggapan :
- MA sudah Menyusun Rancangan Perpres terkait Rekrutmen Hakim yakni dari Pegawai dan Umum;
- Setuju dengan Peradilan Kelas 1A Khusus, akan dikaji terkait anggaran;
- Terkait Biaya Proses akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti;
- Terkait digitalisasi Arsip, MA akan membangun dan berkoordinasi dengan ANRI;
- Standar Arsip Digital akan dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut.
3. PA Tarempa
- Terkait penyelesaian perkara melalui e-court bagi pengguna lain, untuk tenaga pos dan kondisi jalan terbatas, sehingga terkendala dalam penyampaian pemanggilan secara manual.
- Tunjangan Kemahalan
Tanggapan
- Penanganan perkara berbasis IT sangat didukung. Kendala keterbatasan dapat dicari Solusi guna memudahkan para pencari keadilan.
- Terkait kenaikan tunjangan kemahalan akan dikaji terlebih dahulu.
Terakhir, kegiatan ditutup dengan kesimpulan.
