Singaparna, 18 Juli 2025, Pengadilan Agama Korwil V pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung melaksanakan diskusi hukum dengan tema "Problematika Perceraian Wanita Hamil Diluar Nikah : Konflik Hukum dan Solusi Kebijakan (Menuju Keseragaman Putusan Pengadilan Agama)". Acara ini dilaksanakan di Mumtaz Mahal Ballroom Al-Hambra Hotel, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Acara ini di hadiri oleh YM Ketua PTA Bandung Bapak Dr. Drs. H. Endang Ali Masum, SH., MH., turut serta YM Wakil Ketua PTA Bandung Bapak Drs. Asrofi, SH., MH., YM Hakim Tinggi PTA Bandung sebagai Narasumber yaitu : Bapak Drs. H. Ahmad Jakar, MH., Dr. H. Bakti Ritonga, SH, MH., Drs. H. Hasanuddin, MH., dan Drs. H. Hikmat Mulyana, MH. dan Panitera PTA bandung Bapak Dr. Ma'sum Umar, SH, MH.

Foto dari Kiri ke Kanan yaitu Bapak Yadi (Pemakalah), Bapak Sugiri (Pembanding 1), Bapak Dodi (Pembanding 2), Bapak Isep (Moderator)

Sebagai pemateri adalah YM Hakim Pengadilan Agama Garut Bapak Dr. Drs. Yadi Kusmayadi, M.H, sebagai pembanding 1 (satu) adalah YM Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Bapak Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H., pembanding 2 (dua) adalah YM Wakil Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Bapak Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., dan moderator adalah YM Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Bapak Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H., lalu dihadiri oleh para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama pada Korwil 5 PTA Bandung, para Hakim Pengadilan Agama pada Korwil 5 PTA Bandung, para Panitera Pengadilan Agama pada Korwil 5 PTA Bandung, para Sekeretaris Pengadilan Agama pada Korwil 5 PTA Bandung, dan para Panitera Muda Pengadilan Agama pada Korwil 5 PTA Bandung.

Berikut jalannya Acara Diskusi Hukum Korwil 5:

Yadi Kusmayadi (Pemakalah)

Banyaknya anak berusia muda telah melakukan hubungan seksual. Dan sebagian di antaranya pernah melakukan aborsi. Di Jawa tengah, banyak perkara dispensasi mayoritas hamil. Ketika hamil anak-anak kemudian dipaksa menikah di bawah umur karena hamil. Kebanyakan dikabulkan karena unsur darurat. Pasal 53 KHI, wanita hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Jika setelah akad nikah, wanita hamil kemudian ditinggal atau bercerai dalam keadaan tidak pernah berhubungan suami isteri, sehingga lahir dua pandangan. Ada yang menyebut qobla dukhul dan ba’da dukhul, implikasinya pada amar talak raj’i atau bain (dalam CT) kemudian mut’ah, iddah, hingga status anak. Hasil penelitian narsum tetap menyatakan termasuk ba’da dukhul. Pasal 53 KHI memberikan petunjuk bahwa pernikahannya dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan maksud ada hubungan bathin dengan anak yang dikandungnya dan dengan kata tidak perlu mengulang pernikahan setelah anak tersebut dilahirkan.

Sugiri Permana (Pembanding 1)

Rakernas 2011 perceraian CT wanita hamil yang belum digauli talak satu raj’i dan berlaku masa iddah. Sebagai pembanding atas makalah tersebut, mempunyai pendapat yang berbeda dengan Rakernas 2011 terutama jika dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian. Pernikahan merupakan bentuk perjanjian luhur mitsaqan ghalizhan yang berlaku ketentuan perjanjian pada umumnya.

Dalam pandangan civil law, perjanjian berlaku beserta seluruh akibat hukumnnya perjanjian tersebut dibuat atau ditandatangani oleh kedua belah pihak. Para pihak tidak dapat menuntut segala sesuatu hal yang terjadi sebelum diperjanjikan. Jika dilakukan analisa atas perspektif perjanjian terhadap Perceraian wanita hamil qabla dukhul (dalam bentuk cerai talak ataupun cerai gugat), maka perceraian tersebut harus dianggap sebagai perceraian qabla dukhul. Kalau pun terjadi hubungan suami istri sebelum pernikahan, perbuatan tersebut dilakukan sebelum perjanjian/pernikahan terjadi.

Memaknai perceraian tersebut bukan sebagai ba’da dukhul ataupun bukan talak raj’I bukan berarti menghilangkan perlindungan terhadap perempuan. Hakim dengan jabatannya dapat menghukum pihak suami untuk bertanggung jawab baik biaya persalinan maupun anak yang dilahirkan jika memang dibuahi oleh sang suami tersebut.

Dodi Yudistira (Pembanding 2)

Pendapat yang membolehkan Menikah Hamil

• Pendapat ini ditegaskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al Muththalibi al-Qurasyi atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam As-syafi’i, ia menyepakati bahwa perkara MBA merupakan sesuatu yang sah, hukumnya boleh atau mubah.
• Pendapat yang tersebar dikalangan sahabat sebagai ijma’. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir r.a. dari Abu Bakar diriiwayatkan‚ “jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya.
• Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa menikahi perempuan hamil (MBA) diperbolehkan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 53 ayat (1), yang berbunyi: Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya Hukum

Pendapat yang membolehkan dengan syarat

Imam Hanafi menegaskan bahwa jika wanita yang dizinahi hamil, maka dia boleh dinikahi dengan laki-laki lain dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan, karena untuk untuk menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan orang yang tidak sah. Sebab anak yang suci tidak membawa dosa dan yang berdosa adalah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina, kecuali ia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

Pendapat yang melarang

Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi baik ia hamil maupun tidak sebelum ia melewati masa iddah. Pendapat ini berlandaskan dalil pada riwayat Ibnu Mas’ud r.a nomor 12798 dalam kitab mushnaf Abd. Razaq Artinya: “jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya” alasan yang mendasar adalah bahwa pernikahan memiliki kehormatan diantara kehormatanya adalah bahwa dilarangnya dengan mencampuri kehormatan tersebut dengan perzinahan

Talak Qobla Dukhul adalah perceraian yang terjadi pada saat suami dan istri itu belum sama sekali melakukan hubungan badan. Tidak adanya keharusan untuk iddah. Hal ini termuat dalam firman Allah Surat Al-Ahzab ayat 49 yang intinya “perceraian sebelum terjadinya hubungan intim maka iddah itu tidak menjadi wajib. Tapi, Allah menetapkan perintah untuk menunaikan mut’ah dan menuntaskan talak itu dengan metode yang baik.

Akibat hukum lainnya adalah tidak diwajibkan membayar mahar. Perceraian qabla dukhul hanya mengharuskan membayar mahar setengah dari yang ikrarkan

Talak Wanita hamil

Berdasarkan syariat hukum Islam, thalaq pada wanita hamil itu terjadi perbedaan. Ada yang menyatakan makruh, haram dan jaiz (boleh). Akan tetapi, sumber ini merujuk pada surat ath-Talaq ayat 4 dan 6. Adanya lafaz ulaat al-ahmal dan ulaat hamli menurut Imam Asyaukani kitabnya Nailul Authar, menunjukkan proses suami yang melakukan talak pada wanita hamil. Syiaq al-kalam dalam ayat itu membicarakan tentang hukum iddah karena lafaz wa uulaat alla dimaktub secara berturut-turut. Iddah wanita hamil yang diceraikan sebagaimana surat At talaq ayat 4 dan 6 adalah sampai ia melahirkan.

Talak Qobla Dukhul

Oleh karena Dalil talaq wanita hamil adalah ulaat al-ahmal yang menunjukkan Talāq wanita hamil di dalam perkawinan yang sah, bukan hamil karena diluar perkawinan, maka penulis berpendapat bahwa talaq qobla dukhul kepada wanita hamil diluar nikah kembali ke hukum asal talaq qobla dukhul

PERTANYAAN SESI 1

Dede Ibin Hakim PA Ciamis

Penanya cenderung ba'da dukhul, karena jika anak sah adalah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka kelahirannya juga harus dianggap sah dan karena lahir setelah menikah, maka harus dianggap ba'da dukhul

Misdaruddin PA Tasik

Bahwa secara substansi sudah ada jawaban dalam Rakernas 2011 Ketika suami menceraikan isteri hamil, harus dianggap ba’da dukhul. Jika dispensasi dalam keadaan hamil, kebanyakan di No, karena nikah hamil tidak dibenarkan, padahal Pasal 53 KHI orang yang hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menhamilinya. Intinya harus dipandang ba’da dukhul.

Tanggapan Pemateri/Pembanding

Sugiri Permana

Peraturan tidak berjalan beriringan, pembanding hanya mencoba mencari pandangan lain. Jika ingin mengikuti kaidah atau mengikuti rakernas tidak dapat disalahkan. Jika qoba dukhul buan berarti tidak melindungi wanita, karena ex officio hakim dapat membebankan kepada laki-laki biaya persalinan dan lain-lain.

Dodi Yudistira

Jika perkawinan dihitung dari akad, dan setelah akad tidak melakukan hgubungan, maka harus dinyatakan qobla dukhul, karena senyatanya dalam masa setelah akad tidak pernah melakukan hubungan.

Yadi Kusmayadi

Tidak ada yang mengalah dalam argumen qobla dukhul atau ba’da dukhul. Ada perkara wanita hamil yang menikah dengan pria yang belum tentu yang menghamilinya.

Pertanyaan Sesi 2

Supian PA Garut

Substansi hukum/illat. Terdapat 3 illah, hamil, cerai dan qobla dukhul. Dari 3 illat itu bisa lebih mudah mencari hukum. Dukhul itu ada proses senggama. Sedangkan sah dan tidak sah nya perkawinan itu, dengan dalil wamroatuhu hammal latal khatob. Jika ada anak yang lahir dari Abu Lahab dan Hindun pasti diakui. Kedua, jika dibenturkan illat hamil adalah illat yang paling kuat. Memakai dua dalil itu lebih utama dari memakai satu dalil

Abdul Azis PA Ciamis

Kita kembali ke istilah bahasa dan istilahan dari perkawinan. Secara bahasa adalah proses secara istilahan itu akad. Ayah biologis dapat menjadi wali dalam sebagian pandangan mazhab syafii. Perkawinan dalam diskusi ini adalah ba’da dukhul ini sebagai ijtihad hukum

Said PA Garut

Ahzab 49, tidak ada iddah jika qobla dukhul.

Tanggapan Pemateri/Pembanding

Sugiri Permana

Antara istislahi dan ta’lili dalam talak raj’i lebih mementingkan istislahi. Harus tetap memberikan perlindungan bagi mantan isteri atau anak.

Moderator

Anak dinasabkan pada siapa? Karena nikah sah, tapi anak tidak sah, tidak dapat waris, Anak tetap anak sah

Yadi Kusmayadi

Saya mengajak pada peserta untuk mampu menyepakati hal ini, sebagai ba’da dukhul

Ibad PA Kota Tasikmalaya

Yang menikah tidak di hadapan pejabat tidak memiliki kekuatan hukum, apalagi yang tidak menikah.

Perkawinan bukan rezim hukum perikatan setelah ada UU Perkawinan. Talak pasti lahir tanpa perkawinan. Pendapat saya adalah qobla dukhul, terkait hal yang lain seperti masalah anak/akibat perceraian itu hal yang lain.

Deni PA Banjar

Dalam perkawinan hamil, selalu dimulai dari paksaan untuk menikah. Solusinya, pertama qobla/ba’da muncul setelah akad. Sehingga menurut saya qobla dukhul yang tepat. Kedua mengenai mut’ah dan iddah dalam perkembangannya, talak bain juga bisa untuk memberikan iddah dan mut’ah. Terakhir masalah anak, ke bapak biologis atau yang menghamilinya

Yadi Kusmayadi

Ketegasan kita untuk menentukan apakah qobla atau ba’da dukhul

Pemaparan Hakim Tinggi PTA Bandung

Hikmat Mulyana

Apresiasi atas penyelenggaraan acara, harus dibedakan antara hamil karena kerelaan dan dengan paksaan. Setiap perkara memiliki kekhusuan.

Bakti Ritonga

Jika dilihat zina sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 26 Qonun Aceh 6/2014, dilakukan dengan kerelaan kedua pihak, Pasal 284 Ayat (1) KUHP jika zina adalah sudah menikah. UU 1/2023 KUHP jika salah satu terikat perkawina maka namnaya zina. Menikahi wanita hamil, berbeda pendapat antara ahli fiqih sebagaimana pembicara Anak berusia 18 Tahun, jika perkawinan sah, maka anak yang lahir harus sah, jika membantah harusnya dilakukan saat akad. Dalam hal wanita hamil yang menikah dengan pria yang menghamulinya, adalah perkawinan sah dan segala akibat hukum juga sah, dan perceraian harus dipandang sebagai ba’da dukhul. Termasuk nasab kepada ayah dan ibunya. Memberikan mut’ah berupa uang/benda memberi nafkah maskan dan kiswah pada mantan istri selama idaah. Talak raj’i sampai melahirkan (jika sedang hamil). Melunasi mahar yang terutang, memberikan biaya hadhanah. Anak di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dalam gugatan mandiri tidak perlu diuraikan mengenai qobla/ba’da dukhul.

Ahmad Jakar

Pasal 53 KHI khusus dibuat untuk menyelamatkan wanita hamil dan suaminya agar dapat difasilitasi perkawinannya, dan tidak merugikan wanita dan membuat pria lari dari tanggung jawab. Kemudian, selama masih ada KHI diambil dari 13 Kitab.

Hasanuddin

Hukum terapan perlu ada kesatuan pendapat, karena secara teori wanita hamil boleh menikah. Qobla dan ba’da dukhul bukanlah masalah.

Acara Selesai.

Dokumentasi : Klik disini

Notulen oleh Tim Notulensi Acara Diskusi Hukum Korwil V PTA Bandung