
Bandung, Senin 16 November - 2026 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung menerima audiensi dari Tim Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Bandung.
Kegiatan Audiensi ini dihadiri oleh Ketua PTA Bandung, Wakil Ketua PTA Bandung, Hakim Tinggi Yayan Atmaja selaku Ketua Tim Media Massa sekaligus dan Tim Kilas Parahyangan, Panitera, Sekretaris, serta para pengelola media pada PTA Bandung. Sementara itu, dari Tim Mahkamah Agung RI dipimpin oleh ILMAS, S.H.I., M.Sy. bersama anggota tim.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Biro Humas menyampaikan sejumlah hal tentang implementasi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Pembahasan ini difokuskan pada pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan media, mekanisme penyampaian informasi kelembagaan, serta pentingnya keseragaman standar publikasi di lingkungan peradilan.
Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam audiensi adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembuatan dan penyajian informasi publik. dari pembahasan tersebut, Tim menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Setiap informasi yang akan dipublikasikan harus melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan validasi oleh pengelola media agar tetap akurat, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan prinsip independensi peradilan.
Pada kesempatan tersebut, PTA Bandung juga menyampaikan sejumlah masukan kepada tim terkait penguatan pengelolaan media di lingkungan peradilan.
Pertama, perlunya dukungan sarana dan prasarana pengelolaan media yang memadai melalui fasilitasi dan penganggaran yang berasal dari pusat.
Kedua, perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi pengelola media melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkelanjutan agar mampu menghasilkan informasi yang berkualitas dan profesional.
Ketiga, perlunya penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan agar pengelolaan media massa dan media sosial dapat berjalan secara optimal.

Audiensi ini menjadi forum yang sangat penting untuk menyamakan persepsi antara Mahkamah Agung RI dan satuan kerja peradilan dibawahnya, khususnya dalam mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan media tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Melalui kegiatan ini, PTA Bandung berharap implementasi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026 dapat berjalan secara konsisten, dan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang kompeten, sehingga publikasi dan penyebarluasan informasi kelembagaan dapat semakin berkualitas serta mampu menjaga marwah dan kewibawaan peradilan.
