
Bandung, 18 November - 2026 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2026, bertempat di Aula PTA Bandung. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 18 sampai dengan 20 November 2026, kegiatan ini diikuti oleh para Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) dari 26 Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum PTA Bandung.
Kegiatan rapat koordinasi perencanaan ini dibuka secara resmi oleh Ketua PTA Bandung, Dr. H. Abd. Hakim, M.H.I. dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Ketua PTA Bandung, Panitera, dan Sekretaris PTA Bandung, serta para pejabat dan peserta rapat koordinasi.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Bandung menyampaikan lima penekanan penting, yaitu peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan sinkronisasi antara perencanaan dan capaian kinerja, optimalisasi penyusunan Baseline Anggaran Tahun 2028, peningkatan kualitas data dan pelaporan melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antara PTA Bandung dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat.
perencanaan merupakan bagian dari strategis dalam menentukan arah, prioritas, dan target kinerja organisasi. Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan harus disusun secara cermat, terukur, realistis, berbasis kebutuhan, serta berorientasi pada hasil. Perencanaan dan penganggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan.” Ungkap H. Abd Hakim
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi Arah Kebijakan PTA Bandung Tahun 2025–2029 oleh Ketua PTA Bandung. Pada Materi tersebut KPTA Bandung menitikberatkan tentang penguatan bidang kesekretariatan, khususnya perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja. Dalam arahannya, Ketua PTA Bandung mengingatkan pentingnya keselarasan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dokumen anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi program pada masing-masing satuan kerja.



Rapat koordinasi ini juga menghadirkan narasumber yang kompeten dari Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI . Berbagai materi yang disampaikan, antara lain hasil evaluasi dan penilaian AKIP Tahun 2025, kebijakan perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung RI, penyusunan Baseline Anggaran Tahun 2028 melalui aplikasi e-BATARA, evaluasi pelaksanaan anggaran, identifikasi kebutuhan prioritas satuan kerja, serta langkah-langkah pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2027.
Melalui kegiatan ini, PTA Bandung berharap seluruh peserta kegiatan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran. Disamping itu, forum ini menjadi sarana koordinasi, konsultasi, evaluasi, dan penyamaan persepsi untuk menghasilkan usulan anggaran yang berkualitas, sesuai kebutuhan prioritas, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI.

Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan ini berlangsung hingga 20 November 2026 dan ditutup secara resmi oleh Sekretaris PTA Bandung. Dan diharapkan hasil koordinasi dan pembahasan selama kegiatan dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Peradilan Agama se-Jawa Barat.
